BEKERJANYA BIROKRASI PERWAKILAN DI KABUPATEN KAPUAS

Abstract

Penelitian ini berusaha untuk mengkaji bagaimana gagasan birokrasi perwakilan bekerja dalam rekrutmen jabatan struktural di lingkungan pemerintah Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten Kapuas dipilih sebagai lokasi penelitian mengingat komposisi demografis yang heterogen dan dinamika sosial masyarakat yang sangat dinamis. Teori yang digunakan sebagai bahan kajian permasalahan ini merupakan teori Birokrasi Perwakilan dari Jessica E.Sowa dan Sally C. Selden. Birokrasi perwakilan adalah teori yang mengargumentasikan bahwa kekuasaan birokrasi dapat lebih responsive terhadap publik ketika orang yang berada dalam birokrasi tersebut mencerminkan demografi dan dinamika sosial di dalamnya yang notabene merupakan target pelayanan publik.

Melalui birokrasi yang mewakili semua kelompok masyarakat, akan menciptakan perasaan yang connected antara negara dengan masyarakat. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus dipilih dikarenakan masalah penelitian adalah sangat spesifik, khas, dan dibutuhkan pengkajian sedalam-dalamnya dalam kurun waktu tertentu sampai akhirnya data terkumpul dan dianalisis. Untuk itulah, metode wawancara dan Focus Group Discussion menjadi andalan dalam teknis pengumpulan data dan teknik uji kesahihan data penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa representasi pasif, khususnya dalam hal etnis, agama, dan gender, adalah isu yang relevan dalam rekrutmen jabatan struktural di Kabupaten Kapuas. Penelitian ini menunjukkan bahwa komposisi etnis, agama, dan gender dalam birokrasi Kapuas memengaruhi rekrutmen jabatan struktural. Ini konsisten dengan teori Jessica E. Sowa dan Sally C. Selden yang menyatakan bahwa representasi dalam birokrasi dapat memengaruhi responsivitas terhadap kepentingan publik. Hasil penelitian menyoroti pentingnya representasi pasif, yaitu bagaimana komposisi birokrasi mencerminkan masyarakat yang dilayani.

Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa representasi pasif hanyalah langkah awal. Untuk mencapai representasi yang lebih aktif, diperlukan analisis lebih lanjut yang mempertimbangkan variabel-variabel tambahan seperti konteks kelembagaan, budaya organisasi, tingkat kepuasan pelayanan publik dari masyarakat, dan faktor potensial lain yang dapat mendorong transisi dari representasi pasif ke aktif.