PELUANG DAN TANTANGAN ANGGOTA DPRD KALSEL PEREMPUAN DALAM MENJALANKAN FUNGSI LEGISLASI

Abstract

Kebijakan kuota tiga puluh persen (30%) untuk Perempuan dalam kursi legislatif ternyata melahirkan berbagai peluang dan tantangan tersendiri bagi para perempuan. Namun faktanya kebijakan ini masih sulit dipenuhi karena partai politik hanya sekedar memenuhi kuota minimal 30% calon legislatif perempuan, tetapi tidak benar-benar memperjuangkan keterpilihan mereka. Di DPRD Provinsi Kalsel dari seluruh 57 anggota, hanya terdapat 12 anggota perempuan yang terpilih untuk menduduki kursi legislative atau sejumlah 21% saja. Penelitian ini membahas tentang hambatan, tantangan, peluang dan kesempatan partisipasi anggota DPRD Kalimantan Selatan Perempuan dalam menjalankan fungsi legislasi dengan menggunakan metode penelitian sociolegal, yakni menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan studi feminis. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa partisipasi aktif anggota DPRD Provinsi kalsel perempuan masih belum optimal, ditandai dengan masih rendahnya tingkat kehadiran dan partisipasi aktif mereka dalam Sidang Paripurna pembahasan rancangan peraturan daerah. Budaya patriarki, posisi tawar para perempuan yang masih lemah di masyarakat karena kurangnya kualitas dan kuantitas perempuan untuk maju ke kursi legislative, serta kualitas kaderisasi partai politik menjadi faktor penghalang partisipasi tersebut. Namun di satu sisi, kebijakan yang berpihak kepada kaum Perempuan, adanya jejaring, tumbuhnya kesadaran Masyarakat menjadi peluang dan kesempatan bagi anggota DPRD Perempuan Kalsel untuk berpartisipasi yang lebih baik ke depannya. Dari hal tersebut diperlukannya penguatan pemahaman dan tanggung jawab mereka sebagai anggota dewan perempuan terkait dengan posisi dan fungsi mereka sebagai wakil rakyat, terutama sebagai wakil dari kaum Perempuan, serta perlunya edukasi terkait pentingnya berpolitik bagi semua lapisan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan agar paling tidak bisa menjadi lebih menghargai keberadaan satu sama lain yang mencakup tujuan untuk menghilangkan budaya patriarki di masyarakat dan partai politik harus lebih memperhatikan kualitas kadernya dengan memberikan berbagai edukasi, pelatihan, untuk menghasilkan output kader yang baik.