POLITIK EKOLOGI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN BANJAR

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan politik ekologi dengan pengelolaan lingkungan hidup terhadap kondisi sosial, dan ekonomi masyarakat dalam perspektif otonomi daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam studi ini adalah observasi (pengamatan), wawancara mendalam dan studi pustaka. Hasil penelitian di 3 desa sampel penelitian yakni Desa Pembatanan, Kecamatan Sungai Tabuk, Desa Manarap Baru, Kecamatan Kertak Hanyar dan Desa Pasar Kamis, Kecamatan Kertak Hanyar membuktikan bahwa perubahan ekologi yang terjadi bukan dikarenakan rasionalitas masyarakat dan perusahaan (industri) saja, melainkan ada intervensi politik-ekonomi pemerintah melalui kebijakannya. Asumsi pokok dalam kondisi tersebut bahwa perubahan lingkungan tidaklah bersifat netral. Melainkan merupakan suatu bentuk politicized environment yang melibatkan banyak aktor berkepentingan. Kondisi ini menekankan bahwa persoalan lingkungan bukan disebabkan karena persoalan internal dalam lingkungan tersebut (masyarakat), tetapi lebih disebabkan karena pengaruh eksternal yaitu karena tekanan politik dan ekonomi di luar dirinya, termasuk juga dengan adanya kebijakan otonomi daerah (desentralisasi). Desentralisasi dan otonomi daerah adalah tantangan lain untuk tata kelola sumber daya alam.Ada kepentingan yang bersaing antara pemerintah pusat dan daerah karena perbedaan interpretasi atas regulasi desentralisasi. Meskipun menguntungkan bagi pembangunan ekonomi, pengelolaan lingkungan yang tidak berkelanjutan juga mengancam mata pencaharian lokal dan keanekaragaman hayati yang kaya. Sehingga perlu melibatkan pemangku kepentingan dari semua tingkatan yakni pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan, masyarakat lokal.